Badan Pemeriksa Keuangan RI memandang permasalahan dalam penyerapan
anggaran negara ada pada Perencanaan dan Penganggaran,
Regulasi/Peraturan serta Pelaksanaan Anggaran. Hal tersebut diungkapkan
Anggota BPK, Taufiequrachman Ruki dalam acara Diskusi Panel bertema
“Analisis Krisis Tentang Rendahnya Penerapan Anggaran Negara” pada 26
Januari 2012 di Hotel Mulia, Jakarta.
Terkait Perencanaan dan Penganggaran, dijelaskannya bahwa Perencanaan dan penganggaran belum sesuai kebutuhan riil kementerian/lembaga dan Pengesahan APBN-P mendekati akhir tahun anggaran. “Kami melihat anggaran perjalanan dinas pada bulan November dan Desember seolah-oleh seluruh pegawai kementerian/lembaga pergi kemana-mana, keluar surat perintah perjalanan dinas kemana-mana, karena mereka mengkhawatirkan adanya sisa anggaran perjalanan. Artinya, rencana program perjalanan belum disusun dengan baik,” ungkap Taufiequrachman Ruki.
Selain itu, Dijelaskan juga bahwa Prosedur belanja barang dan belanja modal relatif rumit sehingga memerlukan waktu untuk melaksanakannya, Sikap kehati-hatian KPA/PPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait agar terhindar dalam permasalahan hukum serta Realisasi Belanja menumpuk di akhir tahun menunjukkan Pemantauan dan Evaluasi atas Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga belum memadai.
Hal senada juga diungkapkan Anggota BPK, Sapto Amal Damandari yang menyampaikan bahwa salah satu penyebab menumpuknya belanja Negara di akhir tahun antara lain karena kelemahan perencanaan, mekanisme anggaran yang kurang fleksibel, manajemen kas masih sangat tradisional. Kemudian implementasi pengadaan barang dan jasa yang sulit termasuk prosedur, kriteria, tata cara, serta jangka waktunya dan kelemahan pengendalian berupa pemantauan secara berkelanjutan tidak dilaksanakan secara rutin dan tegas.
“Untuk itu, pemerintah masih harus tetap menyempurnakan mekanisme anggaran, menetapkan dan mensinkronisasi aturan-aturan pengelolaan kas serta mengefektifkannya, melakukan perbaikan pengelolaan anggaran,” tambah Anggota BPK.
Acara yang diselenggarakan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini dihadiri juga oleh Anggota BPK, Bahrullah Akbar, para pimpinan BAKN, para pengamat anggaran serta media massa. Sedangkan pemaparan terkait penyerapan anggaran dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Pengamat Ekonomi.
Terkait Perencanaan dan Penganggaran, dijelaskannya bahwa Perencanaan dan penganggaran belum sesuai kebutuhan riil kementerian/lembaga dan Pengesahan APBN-P mendekati akhir tahun anggaran. “Kami melihat anggaran perjalanan dinas pada bulan November dan Desember seolah-oleh seluruh pegawai kementerian/lembaga pergi kemana-mana, keluar surat perintah perjalanan dinas kemana-mana, karena mereka mengkhawatirkan adanya sisa anggaran perjalanan. Artinya, rencana program perjalanan belum disusun dengan baik,” ungkap Taufiequrachman Ruki.
Selain itu, Dijelaskan juga bahwa Prosedur belanja barang dan belanja modal relatif rumit sehingga memerlukan waktu untuk melaksanakannya, Sikap kehati-hatian KPA/PPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait agar terhindar dalam permasalahan hukum serta Realisasi Belanja menumpuk di akhir tahun menunjukkan Pemantauan dan Evaluasi atas Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga belum memadai.
Hal senada juga diungkapkan Anggota BPK, Sapto Amal Damandari yang menyampaikan bahwa salah satu penyebab menumpuknya belanja Negara di akhir tahun antara lain karena kelemahan perencanaan, mekanisme anggaran yang kurang fleksibel, manajemen kas masih sangat tradisional. Kemudian implementasi pengadaan barang dan jasa yang sulit termasuk prosedur, kriteria, tata cara, serta jangka waktunya dan kelemahan pengendalian berupa pemantauan secara berkelanjutan tidak dilaksanakan secara rutin dan tegas.
“Untuk itu, pemerintah masih harus tetap menyempurnakan mekanisme anggaran, menetapkan dan mensinkronisasi aturan-aturan pengelolaan kas serta mengefektifkannya, melakukan perbaikan pengelolaan anggaran,” tambah Anggota BPK.
Acara yang diselenggarakan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini dihadiri juga oleh Anggota BPK, Bahrullah Akbar, para pimpinan BAKN, para pengamat anggaran serta media massa. Sedangkan pemaparan terkait penyerapan anggaran dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Pengamat Ekonomi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar