Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta PPATK mengusut
semua rekening gendut pejabat negara. Tidak terbatas pada pengusutan
2.000 transaksi mencurigakan anggota Banggar DPR.
"Jangan semua ke DPR. Kalau ada rekening gendut pejabat pun diusut. Jangan cuma 2 minggu diberitakan kemudian hilang. Semua fair play saja. Rekening gendut semua pejabat negara harus diusut," kata Taufik kepada detikcom, Selasa (21/2/2012).
PPATK diminta memberikan informasi yang utuh kepada DPR. Menyangkut 2.000 transaksi mencurigakan anggota DPR, menurut Taufik, perlu diperinci apa pelanggaran hukumnya.
"Kalau tidak wajar, apakah ada pelanggaran hukum, melanggar UU, korupsi, atau indikasi pencucian uang. Kita mengharapkan informasi yang lebih detil dari PPATK. Kita minta Komisi III DPR untuk mencari informasi yang lebih detil," jelas Taufik.
Kalau sudah jelas ada pelanggaran hukum, menurut Taufik, PPATK bisa langsung menyerahkan laporannya ke penegak hukum. Agar langsung diproses secara hukum dan tidak berhenti pada wacana.
"Sebaiknya langsung ditindaklanjuti dibawa ke penegak umung. Nggak usah ngomong-ngomong, langsung proses saja. Itu domain penegak hukum," tandasnya.
"Jangan semua ke DPR. Kalau ada rekening gendut pejabat pun diusut. Jangan cuma 2 minggu diberitakan kemudian hilang. Semua fair play saja. Rekening gendut semua pejabat negara harus diusut," kata Taufik kepada detikcom, Selasa (21/2/2012).
PPATK diminta memberikan informasi yang utuh kepada DPR. Menyangkut 2.000 transaksi mencurigakan anggota DPR, menurut Taufik, perlu diperinci apa pelanggaran hukumnya.
"Kalau tidak wajar, apakah ada pelanggaran hukum, melanggar UU, korupsi, atau indikasi pencucian uang. Kita mengharapkan informasi yang lebih detil dari PPATK. Kita minta Komisi III DPR untuk mencari informasi yang lebih detil," jelas Taufik.
Kalau sudah jelas ada pelanggaran hukum, menurut Taufik, PPATK bisa langsung menyerahkan laporannya ke penegak hukum. Agar langsung diproses secara hukum dan tidak berhenti pada wacana.
"Sebaiknya langsung ditindaklanjuti dibawa ke penegak umung. Nggak usah ngomong-ngomong, langsung proses saja. Itu domain penegak hukum," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar