Rasanya sulit dibayangkan jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam
usia muda sudah memiliki penghasilan hingga belasan juta perbulan dan
mendapatkan kursi empuk di instansinya. Tapi kenyataannya, saat ini
cukup banyak PNS muda yang bergaya hidup mewah dan miliki tabungan
fantastis.
Kalau dilihat dari gaji dan tunjangan normal seorang PNS, tentu hal itu sulit terjadi. Tapi bukan tidak mungkin kekayaan yang diperoleh itu berasal dari bisnis sampingan yang digelutinya dengan memanfaatkan jabatannya.
"Sebagai pihak yang melakukan pengawasan, inspektorat harus memeriksa apakah para PNS itu punya bisnis lain di luar pekerjaannya. Atau bisa juga mungkin dia seorang anak pejabat yang mendapatkan privilege untuk mendapatkan suatu proyek," kata Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), Hasril Hertanto, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (6/11/2011).
"Kalau kaya karena bisnis sendiri ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu karena jabatannya tentu ada kepentingan dan itu jadi masalah," tambahnya.
Ia mengatakan, harusnya para pegawai ini sadar diri aktif melaporkan kekayaannya ke bagian inspektorat. Setelah itu inspektorat hendaknya melaporkan laporan yang diterimanya ke KPK.
"Itu penting, dan harus diusut apakah ada tindak pidana korupsi," lanjutnya.
Melihat data temuan PPATK tersebut, Hasril yakin pengawasan yang dilakukan inspektorat itu tidak berjalan dengan baik. Tapi itu juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke instansi tersebut karena kemungkinan mereka akan terbentur pada persoalan yang akan menindaklanjuti hasil laporan ini sebelum akhirnya dibawa ke KPK.
"Inspektorat harus mengumpulkan pelaporan harta kekayaan pegawai. Tapi saya yakin itu tidak efetif, selain karena tidak tahu harus tindak lanjutnya seperti apa, kultur PNS kita kalau punya kerabat dengan bos itu akan susah (diselidiki)," keluhnya.
Hasril mendesak para menteri atau pejabat tertinggi di instasi tersebut benar-benar memfungsikan kinerja inspektorat. Inspektorat harus aktif meminta laporan kekayaan yang dimiliki pagawai atau menyelidiki PNS yang terlihat memiliki kekayaan tak wajar.
Kalau dilihat dari gaji dan tunjangan normal seorang PNS, tentu hal itu sulit terjadi. Tapi bukan tidak mungkin kekayaan yang diperoleh itu berasal dari bisnis sampingan yang digelutinya dengan memanfaatkan jabatannya.
"Sebagai pihak yang melakukan pengawasan, inspektorat harus memeriksa apakah para PNS itu punya bisnis lain di luar pekerjaannya. Atau bisa juga mungkin dia seorang anak pejabat yang mendapatkan privilege untuk mendapatkan suatu proyek," kata Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), Hasril Hertanto, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (6/11/2011).
"Kalau kaya karena bisnis sendiri ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu karena jabatannya tentu ada kepentingan dan itu jadi masalah," tambahnya.
Ia mengatakan, harusnya para pegawai ini sadar diri aktif melaporkan kekayaannya ke bagian inspektorat. Setelah itu inspektorat hendaknya melaporkan laporan yang diterimanya ke KPK.
"Itu penting, dan harus diusut apakah ada tindak pidana korupsi," lanjutnya.
Melihat data temuan PPATK tersebut, Hasril yakin pengawasan yang dilakukan inspektorat itu tidak berjalan dengan baik. Tapi itu juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke instansi tersebut karena kemungkinan mereka akan terbentur pada persoalan yang akan menindaklanjuti hasil laporan ini sebelum akhirnya dibawa ke KPK.
"Inspektorat harus mengumpulkan pelaporan harta kekayaan pegawai. Tapi saya yakin itu tidak efetif, selain karena tidak tahu harus tindak lanjutnya seperti apa, kultur PNS kita kalau punya kerabat dengan bos itu akan susah (diselidiki)," keluhnya.
Hasril mendesak para menteri atau pejabat tertinggi di instasi tersebut benar-benar memfungsikan kinerja inspektorat. Inspektorat harus aktif meminta laporan kekayaan yang dimiliki pagawai atau menyelidiki PNS yang terlihat memiliki kekayaan tak wajar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar