Refleksi HUT PEMDA Ke-55, Wujudkan Pemilukada 2012 Berkualitas

HUT Pemda ke-55 harus bisa dijadikan refleksi, evaluasi dan sekaligus motivasi untuk merencanakan hal-hal yang realistis demi mencapai keberhasilan provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2012 yang lebih berkualitas.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Prov Kalbar, Parbubu Lumban Tobing Ssos Msi, pada Seminar memperingati HUT Pemda ke-55 di Balai Petitih, Rabu (25/1).
“Dengan dilaksanakannya seminar ini, diharapkan adanya persamaan persepsi, saling terkoordinasi dan bersinergitas dalam meningkatkan kehidupan Kesejahteraan Masyarakat guna mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera,” tegas Parbubu.
Seminar yang bertajuk “Dengan Semangat Hari Ulang Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat ke – 55, Kita Wujudkan Pemilukada 2012 yang makin berkualitas” tersebut dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri Pimpinan Unit Kerja (Kepala Dinas/ Badan/ Biro/ Unit Kerja Instansi Vertikal), Widyaiswara, Akademisi, Politisi, Anggota DPRD, KPUD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Perwakilan Camat se – Kalbar, Perwakilan Mahasiswa/ BEM, OSIS SMU/ SMK/ MAN, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM Terkait, TNI/ POLRI, Peneliti/ Perekayasa dan Media Massa. Selain itu dihadiri juga oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalbar.
Kepala Badan Kesbanglinmas Prov. Kabar, Tonny Ferdy SSos MSi sebagai salah satu pembicara mengatakan proses penyelenggaraan Pemilukada yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yakni persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian sering berdampak pada kehidupan masyarakat. Pada tahap persiapan, penyebab terjadinya permasalahan antara lain manajemen internal penyelenggara, dukungan pendanaan dan ketidaktepatan waktu penarikan dana dari kas daerah. Sementara itu, salah satu penyebab terjadinya permasalahan pada tahap pelaksanaan antara lain kurangnya konsistensi pasangan calon dan tim suksesnya dalam mematuhi aturan, tata cara, komitmen dan kesepakatan yang ada, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan pada tahapan terakhir, penyebab terjadinya permasalahan salah satunya adalah manajemen internal penyelenggara yang kurang solid baik dalam penyusunan bahan-bahan yang diperlukan. Akibatnya antara lain, ketidaktepatan waktu penyelesaian seluruh laporan dari proses penyelenggara Pemilukada yang telah dilaksanakan.
“Namun, adanya permasalahan ataupun perbedaan pendapat dalam menyalurkan aspirasi merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam interaksi antara penyelenggara, pengawas, kandidat dan partisipan Pemilukada,” jelas Tonny.
Untuk itu, lanjutnya, guna mengatasi berbagai permasalahan pada masing-masing tahapan bukan pekerjaan yang mudah, tetapi tetap bisa diselesaikan dengan adanya sinergitas dan koordinasi antara lini yang mantap dari seluruh stakesholders yang ada. “Baik itu dari unsur penyelenggaranegara, termasuk seluruh jajaran aparatur pemerintah baik sipil maupun non sipil, sektor private, masyarakat maupun lembaga/ organisasi non pemerintah.