Soal pemberantasan kemiskinan, pemerintah terus mendapatkan kritikan.
Kali ini, pemerintah dikritik lebih condong sejahterakan PNS ketimbang
rakyat miskin.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis dalam seminar Bank Dunia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (1/3/2012).
"Anggaran kesejahteran dalam APBN itu RP 67 triliun, lalu Rp 161 triliun untuk infrastruktur. Ini nilainya lebih sedikit dari anggaran belanja pegawai Rp 215 triliun. Pemerintah menyejahterakan pegawai, bukan rakyat miskin. Ini tercermin dari anggaran," kata Harry.
Belum lagi, belanja subsidi khususnys BBM dan listrik yang kebanyakan diterima oleh orang miskin. Saat ini kondisi rakyat miskin di Indonesia sudah 'sekarat'.
"Ada 16,4 juta penduduk miskin itu akan tenggelam dan mati. Kalau mati akan berkurang angka kemiskinan di Indonesia dan bertambahlah kemakmuran. Itu caranya," kata Harry setengah becanda.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis dalam seminar Bank Dunia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (1/3/2012).
"Anggaran kesejahteran dalam APBN itu RP 67 triliun, lalu Rp 161 triliun untuk infrastruktur. Ini nilainya lebih sedikit dari anggaran belanja pegawai Rp 215 triliun. Pemerintah menyejahterakan pegawai, bukan rakyat miskin. Ini tercermin dari anggaran," kata Harry.
Belum lagi, belanja subsidi khususnys BBM dan listrik yang kebanyakan diterima oleh orang miskin. Saat ini kondisi rakyat miskin di Indonesia sudah 'sekarat'.
"Ada 16,4 juta penduduk miskin itu akan tenggelam dan mati. Kalau mati akan berkurang angka kemiskinan di Indonesia dan bertambahlah kemakmuran. Itu caranya," kata Harry setengah becanda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar