Sukadana-Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui APBD tahun angaran
2011 telah mengalokasikan bantuan keuangan untuk 1.875 Desa yang
jumlahnya mencapai 5.156.250.000,- ( Lima Milyar Seratus Lma Puluh Enam
Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Jumlah tersebut sebanyak 118.250.000,-( Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) telah diarahkan untuk 43 Desa yang ada di Kabupaten Kayong Utara.
Alokasi Bantuan tahun 2011 meningkat dimana pada tahun –tahun sebelumnya setiap desa hanya mendapat Rp 500.000,- peningkatan yang sangat besar menjadi Rp.2.750.000,- atau meningkat 5.50 % .
jumlah bantuan keuangan tersebut, maka setiap desa di Kabupaten Kayong Utara memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalbar masing-masing sebesar 2.750.000,- yang rincian penggunaannya diprioritaskan untuk pada Bidang Kesehatan yang diarahkan untuk pembinaan pos yandu desa dengan 3 arah kegiatan untuk operasional Kepala Desa. Tim Penggerak PKK Desa dan Poskesdes masing-masing dibantu 750.000,-
Untuk Bidang Pemerintahan yang diarahkan untuk mendukung biaya pembinaanTramtibmas sebesar 500.000,-.
Disampaikan Gubernur Kalbar Drs.Cornelis,MH ketika membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa tahun 2011 Se- Kabupaten Kayong Utara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kayong Utara, Rabu ( 16/11).
Kondisi yang demikian tentu tidak terlepas dari keterbatasan anggaran serta luasnya cakupan pelaksanak program dan kegiatan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dibiaya APBD Provinsi Kalbar
Namun perlu perhatian kepada Pemkab Kayong Utara maupun Camat dan kepala desa serta kepala Pukesmas, kira dapat memanfaatkan dana bantuan Pemprov sesuai dengan peruntukannya.
Cornelis juga menegaskan, posisi Camat dan Lurah yang sangat strategis yakni berada pada level /jenjang pemerintahan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat , sehingga diharapkan aspirasi keluhan bahkan kritikan masyarakat seringkali terakumulasi.
Mengingat Camat dan Desa keranda terdepan pemerintahan , maka dalam bekerja palayaan kepada masyarakat, berikan layanan yang terbaik bagi masyarakat pedesaan.
Lanjutnya, “jangan kita mengharapkan masyarakat yang melayani kita, mentang-mentang kita seorang pejabat, tapi sebliknya bagaimana kita harus melayani masyarakat yang baik dan iklas, kasian dengan masyarakat kita, sudah susah ditambah dengan hal-hal yang sangat memberatkannya
Jabatan yang telah didapat merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung awab sekecil apapun jabatan yang kita terima merupakan amanah yang harus dillaksanakan dan dijalankan, jangan sewaktu mendapat jabatan apapun kita lakukan, tetapi telah mendapat jabatan tersebut malah kita abaikan, ingat sewaktu jabatan yang kita terima selalu diiringi dengan sumpah jabatan.
Sistem peyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republk Indonesia, pemerinttahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan, sistem ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kemajuan apapun yang dicapai pada suatu tingkatan / level pemerintahan akan sangat berpengaruh pada level pemerintahan lainnya.
Kalau Desa dan Kelurahan bisa maju dan mandiri akan membuat Kecamatan menjadi maju, dengan maju dan berkembangnya Kecamatan maka Kabupaten/Kota juga akan maju.Secara keseluruhan kemajuan Kabupaten/Kota akan membuat kemajuan yang sangat berarti pada level seluruh Provinsi, maka Indonesia akan maju dan berkembang memiliki daya saing yang tinggi.
Oleh sebab itu Camat maupun kepala Desa dapat meminpin penyelenggaraan pemerintahan pada tingkatannya, senantiasa mengembangkan sikap dan menerapkan prinsip konsulidasi potensi, koordinasi kerja dan sinkronisasi program/kegiatan dengan jajaran aparatur pemerintahan lainnya
Dengan terciptanya keharmonisan yang dilandasi kemitraan, kita bersama untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengsn tertib. Hal ini menjadi salah satu pilar sukses penyelenggaraan pemerintahn daerah Provinsi Kalbar kedepan, “tegas Cornelis.
Sementara Bupati Kayong Utara, mengatakan Rakor Pemerintahan Desa ini sangat membantu dalam kita melaksanakan roda pemerintahan saling koordinasi mulai dari atas hingga kejenjang bawah, hal ini untuk lebih membangun Kayong Utara yang lebih baik, melalui melalui Rakor ini akan terjadi sinergi kerja yang bagus, inilah yang diharapkan Pemerintahan Kayong Utara kedepannya, “ungkap Heldy Hamid.
Pada kesempatan tersebut Gubernur dan Bupati Kayong Utara menyerahan bantuan kepada kepala Desa.
Rakor Pemerintrahan Desa dihadiri Para Kepala SKPD Pemprov dan Pejabat Pemkab Kayong Utara. ( Nasir Humas Prmprov).
Jumlah tersebut sebanyak 118.250.000,-( Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) telah diarahkan untuk 43 Desa yang ada di Kabupaten Kayong Utara.
Alokasi Bantuan tahun 2011 meningkat dimana pada tahun –tahun sebelumnya setiap desa hanya mendapat Rp 500.000,- peningkatan yang sangat besar menjadi Rp.2.750.000,- atau meningkat 5.50 % .
jumlah bantuan keuangan tersebut, maka setiap desa di Kabupaten Kayong Utara memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalbar masing-masing sebesar 2.750.000,- yang rincian penggunaannya diprioritaskan untuk pada Bidang Kesehatan yang diarahkan untuk pembinaan pos yandu desa dengan 3 arah kegiatan untuk operasional Kepala Desa. Tim Penggerak PKK Desa dan Poskesdes masing-masing dibantu 750.000,-
Untuk Bidang Pemerintahan yang diarahkan untuk mendukung biaya pembinaanTramtibmas sebesar 500.000,-.
Disampaikan Gubernur Kalbar Drs.Cornelis,MH ketika membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa tahun 2011 Se- Kabupaten Kayong Utara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kayong Utara, Rabu ( 16/11).
Kondisi yang demikian tentu tidak terlepas dari keterbatasan anggaran serta luasnya cakupan pelaksanak program dan kegiatan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dibiaya APBD Provinsi Kalbar
Namun perlu perhatian kepada Pemkab Kayong Utara maupun Camat dan kepala desa serta kepala Pukesmas, kira dapat memanfaatkan dana bantuan Pemprov sesuai dengan peruntukannya.
Cornelis juga menegaskan, posisi Camat dan Lurah yang sangat strategis yakni berada pada level /jenjang pemerintahan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat , sehingga diharapkan aspirasi keluhan bahkan kritikan masyarakat seringkali terakumulasi.
Mengingat Camat dan Desa keranda terdepan pemerintahan , maka dalam bekerja palayaan kepada masyarakat, berikan layanan yang terbaik bagi masyarakat pedesaan.
Lanjutnya, “jangan kita mengharapkan masyarakat yang melayani kita, mentang-mentang kita seorang pejabat, tapi sebliknya bagaimana kita harus melayani masyarakat yang baik dan iklas, kasian dengan masyarakat kita, sudah susah ditambah dengan hal-hal yang sangat memberatkannya
Jabatan yang telah didapat merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung awab sekecil apapun jabatan yang kita terima merupakan amanah yang harus dillaksanakan dan dijalankan, jangan sewaktu mendapat jabatan apapun kita lakukan, tetapi telah mendapat jabatan tersebut malah kita abaikan, ingat sewaktu jabatan yang kita terima selalu diiringi dengan sumpah jabatan.
Sistem peyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republk Indonesia, pemerinttahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan, sistem ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kemajuan apapun yang dicapai pada suatu tingkatan / level pemerintahan akan sangat berpengaruh pada level pemerintahan lainnya.
Kalau Desa dan Kelurahan bisa maju dan mandiri akan membuat Kecamatan menjadi maju, dengan maju dan berkembangnya Kecamatan maka Kabupaten/Kota juga akan maju.Secara keseluruhan kemajuan Kabupaten/Kota akan membuat kemajuan yang sangat berarti pada level seluruh Provinsi, maka Indonesia akan maju dan berkembang memiliki daya saing yang tinggi.
Oleh sebab itu Camat maupun kepala Desa dapat meminpin penyelenggaraan pemerintahan pada tingkatannya, senantiasa mengembangkan sikap dan menerapkan prinsip konsulidasi potensi, koordinasi kerja dan sinkronisasi program/kegiatan dengan jajaran aparatur pemerintahan lainnya
Dengan terciptanya keharmonisan yang dilandasi kemitraan, kita bersama untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengsn tertib. Hal ini menjadi salah satu pilar sukses penyelenggaraan pemerintahn daerah Provinsi Kalbar kedepan, “tegas Cornelis.
Sementara Bupati Kayong Utara, mengatakan Rakor Pemerintahan Desa ini sangat membantu dalam kita melaksanakan roda pemerintahan saling koordinasi mulai dari atas hingga kejenjang bawah, hal ini untuk lebih membangun Kayong Utara yang lebih baik, melalui melalui Rakor ini akan terjadi sinergi kerja yang bagus, inilah yang diharapkan Pemerintahan Kayong Utara kedepannya, “ungkap Heldy Hamid.
Pada kesempatan tersebut Gubernur dan Bupati Kayong Utara menyerahan bantuan kepada kepala Desa.
Rakor Pemerintrahan Desa dihadiri Para Kepala SKPD Pemprov dan Pejabat Pemkab Kayong Utara. ( Nasir Humas Prmprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar