BPK akan Audit BOS dan Jamkesmas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit kinerja program bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). BPK memilih melakukan audit kinerja di sektor pendidikan dan kesehatan tersebut karena kedua sektor itu berkaitan erat dengan kepentingan orang banyak.

“Proses audit BPK diawali dengan pemeriksaan di tingkat pengambil kebijakan di kementerian masing-masing hingga ke pelaksana program di daerah yaitu kabupaten/ kota,” kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri di Jakarta, Kamis (10/11).

Hasan menjelaskan, audit kinerja di beberapa sektor yang menjadi prioritas BPK diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengontrol seluruh anggaran yang digelontorkan ke masyarakat. Ke depan, audit kinerja di masing-masing sektor diyakini bisa mendorong penyerapan anggaran pemerintah lebih optimal.

Dia menambahkan, BPK juga sudah melakukan audit kinerja di bidang ketenagakerjaan. Hasil audit tersebut sudah disampaikan ke pemerintah pada awal 2011.

“Rekomendasi hasil audit ketenagakerjaan sudah disampaikan ke pemerintah dan DPR. Presiden kemudian merespons dengan melakukan moratorium TKI,” imbuh Hasan.

Menurut Hasan, audit kinerja akan dilaksanakan BPK tiap tahun. Saat ini, BPK baru bisa menyelesaikan 10% audit kinerja. “Kami jalan terus tiap tahun, sekarang baru 10% dari obyek audit kinerja. Ke depan, jumlah itu bakal ditingkatkan hingga ada keseimbangan antara audit keuangan dan kinerja,” papar dia.

Audit Century

Di sisi lain, Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, proses audit Bank Century (sekarang Bank Mutiara) sudah mencapai 55%. Saat ini, BPK terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan berusaha secepatnya merampungkan hasil audit.

Hadi juga menuturkan, sejauh ini tidak menemui kendala dalam proses audit Bank Century. Namun, dia mengakui kalau proses audit masih memerlukan waktu panjang guna mendapatkan hasil yang optimal.

“Tidak ada kendala, ini hanya soal waktu. Tapi, saya pastikan secepatnya akan diumumkan hasilnya,” ungkap dia. Ketika disinggung kemungkinan ada nama Deputi Bank Indonesia (nonaktif) Budi Mulia sebagai tersangka dalam kasus di Bank Century, Hadi menolak berkomentar. “Kalau tahu, saya pasti akan sampaikan, tunggu hasil laporannya,” kilah dia.

Sekadar informasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini mensinyalir ada pelanggaran etika dan benturan kepentingan yang dilakukan Budi Mulia dalam kasus aliran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun di Bank Century.

Namun, kata Hadi, DPR masih perlu mengonfirmasikan keterlibatan Budi Mulia. “Kami akan mencari bukti otentiknya dari hasil audit forensik yang dilakukan BPK,” ujar dia.

Sementara itu, Hasan Bisri mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan hasil audit lengkap mengenai Bank Century kepada DPR dan pemerintah pada awal Desember 2011.

“Apapun hasilnya dari audit kami mengenai Bank Century, akan disampaikan ke pemerintah dan DPR, sekitar awal Desember ini,” kata Hasan.

Investor Daily Indonesia