Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan banyak
praktik penyimpangan pengelolaan rekening pemerintah pusat oleh
bendahara di tingkat pemerintah daerah. Penyimpangan terjadi dengan
memindahkan dana pemerintah ke rekening pribadi.
"Berdasarkan hasil analisis PPATK ditengarai ada praktek penyimpangan pengelolaan rekenng oleh bendaharawan di banyak Pemda dengan alasan pragmatis yaitu memindahkan dana Pemda ke rekening pribadi," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (29/11/2011).
Dijelaskan Agus, praktik seperti ini justru dilakukan di akhir tahun. Hal ini, sambung Agus dilakukan untuk 'membuat cantik' laporan pertanggungjawaban proyek-proyek.
"Hal ini dilakukan terutama menjelang akhir tutup tahun anggaran dengan tujuan menyiasati laporan pertanggungjawaban mengingat proyek yang dibiayai masih berjalan," ungkap Agus.
Ia juga menambahkan, praktik seperti itu sebetulnya sangat rawan terjadi penyimpangan misalnya korupsi. Hal ini, lanjut Agus terjadi karena sistem pengelolaan keuangan Pemda yang kurang responsif dan akomodatif yang antara lain disebabkan molornya dropping anggaran.
"Improvisasi praktik-praktik semacam ini sebetulnya tidak boleh dibiarkan, karena rawan korupsi," katanya.
PPATK melihat ini sebagai hal umum yang terjadi di berbagai Pemda sehingga perlu mendapat perhatian dari pimpinan daerah. Terutama, Agus mengatakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.
"Karena pembangunan menjadi rawan untuk dikorbankan. Saya mengimbau agar praktik-praktik seperti ini tidak terulang dan harus segera diakhiri," imbuhnya.
"Berdasarkan hasil analisis PPATK ditengarai ada praktek penyimpangan pengelolaan rekenng oleh bendaharawan di banyak Pemda dengan alasan pragmatis yaitu memindahkan dana Pemda ke rekening pribadi," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (29/11/2011).
Dijelaskan Agus, praktik seperti ini justru dilakukan di akhir tahun. Hal ini, sambung Agus dilakukan untuk 'membuat cantik' laporan pertanggungjawaban proyek-proyek.
"Hal ini dilakukan terutama menjelang akhir tutup tahun anggaran dengan tujuan menyiasati laporan pertanggungjawaban mengingat proyek yang dibiayai masih berjalan," ungkap Agus.
Ia juga menambahkan, praktik seperti itu sebetulnya sangat rawan terjadi penyimpangan misalnya korupsi. Hal ini, lanjut Agus terjadi karena sistem pengelolaan keuangan Pemda yang kurang responsif dan akomodatif yang antara lain disebabkan molornya dropping anggaran.
"Improvisasi praktik-praktik semacam ini sebetulnya tidak boleh dibiarkan, karena rawan korupsi," katanya.
PPATK melihat ini sebagai hal umum yang terjadi di berbagai Pemda sehingga perlu mendapat perhatian dari pimpinan daerah. Terutama, Agus mengatakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.
"Karena pembangunan menjadi rawan untuk dikorbankan. Saya mengimbau agar praktik-praktik seperti ini tidak terulang dan harus segera diakhiri," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar